15 tepi-K150

Karang Mumus, Keterlanjuran Yang Begitu Dalam

Kemarin (Kamis, 10/03/2016) saya berkumpul banyak orang, teman lama yang beberapa juga sudah lama tak bertemu. Setelah berbincang sana sini akhirnya sampai pada topik Sungai Karang Mumus. Perbincangan ini terkait dengan Samarinda di jaman bahari. Salah seorang teman menyarankan untuk menggali tentang arsitektur vernacular yang dulu tumbuh di sepanjang Sungai Karang Mumus.

Arsitektur vernacular adalah sebuah karya arsitektural yang tumbuh dan berkembang dengan segala muatan tradisi lokal dengan cara mengoptimalkan atau memakai sumberdaya lokal. Arsitektur vernacular di topang oleh ‘tukang’ yang bukan lulusan Fakultas Teknik Sipil melainkan orang setempat yang secara turun terumurn mewariskan model dan metode yang dibangun dengan ‘trial and error’.

Arsitektur vernacular adalah produk budaya sehingga dipengaruhi oleh faktor lingkungan, geografis, geologis, iklim, pengelolaan sumberdaya, ketrampilan teknis bangunan, teknologi, struktur sosial dan lain sebagainya.

Salah satu produk arsitektur vernacular yang monumental di Banua Etam adalah rumah panjang atau lamin (luuq/betang dan sebutan lainnya). Lamin bukan hanya sebuah rumah melainkan sebuah sistem sosial, baik dalam hubungan antar keluarga maupun dalam konteks pengelolaan sumberdaya penghidupan.

Lamin atau rumah pajang adalah nenek moyang dari bangsalan atau hunian komunal modern yang sekarang kita kenal sebagai apartemen atau rumah susun. Lamin tidak dibangun oleh kontraktor melainkan orang-orang yang akan tinggal di dalamnya secara bergotong royong dan dipimpin oleh mereka yang paham dengan berbagai aturan mulai dari pemilihan lokasi, pemilihan hari memulai pembangunan, pantangan-pantangan dalam pembangunan, tata cara dan teknologi membawa kayu, mendirikan tiang dan lain sebagainya.

Karya arsitektur vernacular lainnya yang konon ada di badan Sungai Karang Mumus adalah rumah apung atau lanting. Rumah yang didirikan diatas sungai dengan landasan batang-batang kayu utuh sehingga akan mengikuti pasang surut airnya.

Konon menurut cerita, rumah apung ini masih bisa ditemui di Sungai Karang Mumus pada tahun 1950-1960-an. Saya sendiri sampai sekarang belum berhasil menemukan foto atau gambar yang menunjukkan adanya rumah apung di Sungai Karang Mumus, tapi saya bisa memaklumi karena teknologi fotografi saat itu memang masih terbatas, tak semudah saat ini dimana semua orang bisa memotret.

Berhubungan dengan rumah apung ini, saya teringat tafsir lain yang menerangkan asal usul nama Samarinda. Samarinda kerap diasosiasikan dengan keadaan sama rendah, daratannya sama rendah dengan permukaan air sungai sehingga sering mendapat limpasan banjir. Tafsir lainnya adalah terkait dengan rumah apung. Kota ini dibangun oleh masyarakat yang tinggal di atas sungai, komunitas rumah apung yang relatif bangunan sama sehingga tidak terlihat perbda bahedaan klas sosial dari penghuninya.

Dengan tinggal di rumah apung, semua warga sama rendah juga sama tinggi. Sebuah keadaan yang menunjukkan warganya berada dalam kesejajaran. Dengan demikian kota ini sesungguhnya dibangun diatas sikap egaliter, sebagaimana tercermin dalam bangunan rumahnya.

Pergeseran ekonomi dari sungai ke daratan (jalan raya) membuat rumah-rumah apung tersingkir. Rumah berpindah dari atas sungai ke pinggir sungai, bukan menghadap sungai melainkan membelakangi sungai untuk ‘menyembah’ jalan raya. Yang tersisa di sungai adalah batang untuk menopang jamban yang juga kerap berfungsi untuk tambatan perahu yang masih tersisa.

Tumbuh pemukiman di pinggir sungai yang dibangun oleh orang-orang yang mungkin tidak satu ‘rombongan’ sebagaimana rumah apung di sungai. Perpindahan rumah dari sungai ke pinggiran menumbuhkan komunitas baru yang ikatan sosialnya makin cair dan latar belakang yang lebih heterogen.

Untuk memudahkan, jalan juga umumnya dibangun mengikuti alur sungai. Sehingga tumbuh pula pemukiman disisi lain yang membuat tekanan ke sungai semakin besar. Beban sungai Karang Mumus misalnya makin berat karena yang membuang limbah bukan hanya mereka yang tinggal di badan sungai, melainkan juga di seberang jalan di samping sungai.

Perlahan tapi pasti, sungai yang dulu merupakan titik pangkal peradaban Samarinda menjadi semakin merana. Sungai bukan lagi urat nadi kehidupan melainkan urat pembuangan. Segala macam hal yang tidak diperlukan lagi kemudian dibuang ke sungai.

Berpuluh tahun sungai terus dinista hingga kemudian menjadi malapetaka bagi kota dan membuat para pengambil kebijakan mengambil langkah cepat untuk mengatasinya. Cara itu adalah relokasi, memindahkan penduduk dan pemukiman di bantaran sungai.

Dan puluhan tahun cara itu tak juga berhasil. Sebagian penduduk yang bisa dipindahkan ke berbagai lokasi, tak ada jaminan sebagian dari mereka kembali. Membangun rumah di titik lainnya. Sebab pertumbuhan pemukiman di pinggiran Sungai Karang Mumus juga masih tinggi. Dalam rentang waktu dimulai relokasi hingga saat ini mungkin saja yang dipindahkan jauh lebih sedikit dari yang membangun pemukiman baru di sepanjang Sungai Karang Mumus.

Pun lokasi-lokasi yang dulu ditentukan sebagai tempat pemindahan, apakah rumah yang disediakan oleh mereka masih ditempati oleh yang berhak atau sudah dialihtangankan?.

Kini makin lama pemerintah kota makin tak punya kemampuan untuk merelokasi warga yang tinggal di bantaran sungai karena keterbatasan anggaran. Dulu yang dipindahkan diberi tanah dan bangunan rumah. Jika sekarang ingin dilakukan hal yang sama, maka mustahil hal itu bisa dipenuhi.

Maka Sungai Karang Mumus dengan segala dinamikanya menjadi sebuah keterlanjuran yang dalam, masalah yang begitu ruwet sehingga susah untuk diurai. Dan pada akhirnya jika suatu saat harus diambil langkah, maka langkah itu selalu bermuatan ‘kekerasan’. Seperti yang dilakukan oleh Ahok, Gubernur DKI yang membersihkan Kalijodo dengan barisan aparat bersenjata.

Akankah yang terjadi di Kalijodo terjadi pula di Sungai Karang Mumus?.

@yustinus_esha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *