5437_1542443052725142_2077138172842059250_n

Merawat Karang Mumus

Sehari setelah dilantik menjadi Walikota Samarinda, Sjaharie Jaang langsung blusukan ke Sungai Karang Mumus. Dan kira-kira sebulan kemudian, Walikota Samarinda ini mengunjungi Pangkalan Pungut, Gerakan Memungut Sehelai Sampah SKM di sebelah jembatan kehewanan, Jl. Abu Muthalib Samarinda. Jaang datang dengan membawa jajarannya yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Assiten II dan pejabat lainnya yang terkait dengan pengendalian banjir. Tak lupa hadir saat itu Camat Samarinda Kota dan beberapa lurah.

Bagi Misman dan para pengerak lainnya, kehadiran Walikota mungkin mengembirakan. Ini menunjukkan bahwa Gerakan Memungut Sehelai Sampah SKM didukung dan diakui oleh pemerintah kota. Namun kegembiraan ini hanya akan menjadi sebuah perasaan yang kemudian sirna apabila pemerintah kota tidak mengambil langkah strategis untuk turut merawat Sungai Karang Mumus secara konsisten.

Selama kurang lebih 7 bulan aktivitas dari Gerakan Memungut Sehelai Sampah SKM yang berfokus di sekitar jembatan kehewanan (terkadang bisa mencapai jembatan lambung mangkurat, jembatan baru bahkan sampai jembatan pasar segiri), ditemukan berbagai masalah yang tentu saja tidak bisa diatasi oleh gerakan ini karena keterbatasan sumberdaya.

Pertama adalah soal pembuang sampah. Pembuang sampah bukan hanya mereka yang tinggal di sepanjang pinggiran Sungai Karang Mumus. Kenapa mereka memilih membuang sampah ke sungai. Bisa jadi mereka cari gampang, bisa jadi karena mereka tidak menemukan Tempat Pembuangan Sementara di lingkungan mereka. jadi ini soal nilai, kesadaran sekaligus sarana dan prasarana.

Berdasarkan perda pengelolaan sampah Kota Samarinda, pimpinan kelurahan atau Lurah wajib melakukan assestment untuk membuat perhitungan volume sampah yang dihasilkan oleh warganya. Berdasarkan perkiraan ini maka Lurah bisa menentukan kebutuhan Tempat Pembuangan Sementara, berapa jumlahnya dan dimana lokasinya untuk kemudian diusulkan kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk menyediakannya.

Sementara Ketua RT bisa menginisiasi pengelolaan sampah berbasis komunitas. Dimana ada upaya atau usaha untuk mengambil sampah dari rumah ke rumah oleh petugas setiap hari untuk diangkut ke Tempat Pembuangan Sementara. Pembiayaannya dilakukan dengan iuran bulanan oleh warga yang tinggal di RT tersebut.

Kedua adalah sisa-sisa tunggul atau tiang-tiang rumah yang dulu berhasil direlokasi belum tercabut seluruhnya termasuk juga tiang-tiang kayu jembatan yang kini telah diganti dengan jembatan semen. Tiang-tiang ini banyak yang belum dicabut, atau dulu hanya digergaji dan sisanya yang tertanam dibiarkan begitu saja. Keberadaan tiang-tiang ini berbahaya, baik untuk perahu yang lewat maupun anak-anak yang kerap bermain di Sungai Karang Mumus ketika airnya pasang.

Untuk mencabut tiang-tiang ini selain butuh tenaga yang banyak juga butuh alat. Karena beberapa tiang terpancang dengan dalam sehingga sulit untuk dicabut hanya dengan mengandalkan tenaga manusia.

Ketiga adalah jamban di sungai. Membuang air besar di sungai adalah salah satu yang dilarang dalam perda pengelolaan sampah Kota Samarinda. Dan deretan jamban yang tidak punya septic tank atau membuang langsung kotoran ke sungai dengan mudah ditemui di pemukiman pinggir sungai lepas dari jembatan kehewanan ke arah hulu Sungai Karang Mumus.

Kondisi air Sungai Karang Mumus yang sudah tidak sehat tentu akan menjadi semakin buruk apabila dikotori dengan kotoran manusia. Pemerintah Kota melalui pihak terkait seperti Dinas Kesehatan, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan badan atau dinas lainnya harus melakukan tindakan untuk menegakkan peraturan daerah terkait dengan persoalan ini.

Keempat adalah perspektif kerja bakti/gotong royong membersihkan sungai. Selama ini beberapa kelurahan sudah melakukan kerja bakti atau gotong royong untuk membersihkan sungai. Namun yang menjadi persoalan adalah mereka membersihkan dengan cara menghanyutkan sampah yang tersangkut di pinggiran, bukan mengangkatnya.

Pemerintah kota terutama melalui Walikota atau Wakil Walikota bisa mengumpulkan Camat, Lurah dan RT yang wilayahnya berada di pinggiran Sungai Karang Mumus untuk melakukan koordinasi dalam melakukan kerja bakti/gotong royong agar sampah diangkat bukan dihanyutkan. Sampah yang berhasil diangkat dan dikemas ini kemudian diangkut menuju TPA oleh petugas dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Masih banyak persoalan krusial lain namun paling tidak empat permasalahan diatas yang bisa dengan segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota setelah kunjungan Walikota ke Pangkalan Pungut, Gerakan Memungut Sehelai Sampah SKM.

Jika tidak maka kunjungan Walikota yang dipuji oleh berbagai pihak akan menjadi sia-sia belaka. Sebab persoalan Sungai Karang Mumus yang kelihatan di permukaan tidak akan selesai hanya melalui sebuah kunjungan dan bincang-bincang. Sungai Karang Mumus akan sehat apabila kita bergerak meski mulai dari yang terkecil dan tidak butuh dana yang besar. Apabila kita hanya menunggu sampai Pemerintah Kota mempunyai anggaran yang cukup untuk normalisasi atau revitalisasi Sungai Karang Mumus maka sungai ini akan semakin merana dan sekarat sebagaimana yang terjadi selama ini.

Jika kita hanya terpaku bahwa Sungai Karang Mumus bisa kembali sehat dengan cara membersihkan pemukiman di bantaran sungai dan menurap sisi kanan kirinya, mungkin kita butuh ratusan tahun untuk mewujudkannya karena keterbatasan anggaran yang bisa disediakan oleh pemerintah kota.

Kita mungkin pernah berhasil merelokasi seribuan rumah sepuluhan tahun lalu, namun kemudian terhenti dan dalam rentang waktu itu mungkin rumah baru yang tumbuh jumlahnya telah lebih banyak dari yang berhasil dipindahkan. Jika ini kembali terjadi maka persoalan Sungai Karang Mumus akan menjadi lingkaran setan yang terus berputar tanpa ujung penyelesaian.

@yustinus_esha

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *