13501988_10209960526230173_8741490267518770264_n

Haruskah Kita Menggugat?

Samarinda dan banjir itu sudah jamak. Sangking biasanya bahkan banjir kerap dianggap sebagai takdir Samarinda. Cuma banyu begitu kilah banyak orang.

Banjir di Samarinda memang kerap dainggap sepele. Bahkan ada yang menyebutnya bukan banjir, hanya sekedar air tergenang. Kata mereka banjir itu harus menghanyutkan rumah, menghancurkan jalan atau menenggelamkan pemukiman.

Soal banjir kita memang punya masalah dalam urusan problem sensing. Banjir dipandang sebagai rutinitas belaka tanpa telaah yang lebih dalam kenapa banjir terus bertahan dan makin dalam.

Bahwa Samarinda itu punya resiko atau potensi banjir memang benar. Namun resiko ini tak sungguh diantisipasi terutama dalam tata guna lahan dan tata kelola air.

Samarinda membangun tanpa disiplin. Terjadi alih fungsi lahan yang tak terkendali sehingga kota ini kehilangan kawasan penyangga dan daerah resapan air. Kota ini juga tak sungguh serius dalam memperluas Ruang Terbuka Hijau dan Hutan Kota.

Bertahun tahun yang disebut hutan kota tidak bertambah. Atau bahkan berkurang seperti di hutan kota yang berada di sekitar balai kota yang disulap jadi lapangan bola volly. Taman taman yang dibangun sebagai ruang terbuka hijau pun tidak significant menambah kesejukan dan keindahan kota. Sebut saja Taman Samarendah yang sampai sekarang belum jelas wujud dan hijaunya.

Banjir bukanlah takdir untuk Kota Samarinda, melainkan kutuk karena perilaku kebijakan yang tak peduli pada ringkihnya geografi Kota Samarinda. Kota ini tunduk pada perusakan perlindungan alam untuk mengendalikan banjir. Bukit dan rawa, diratakan dan ditimbun dengan sebutan pematangan lahan.

Padahal pengerukan bukit untuk tambang dan pemukiman, penimbunan rawa untuk pemukiman dan pembangunan lainnya telah membuat resiko banjir di Kota Samarinda makin meningkat karena sedimentasi dan kehilangan daerah penampungan air sementara.

Banjir di Samarinda mungkin belum menelan korban sebagaimana banjir di daerah daerah lainnya. Tapi banjir tetap membawa kerugian yang kalau diakumulasi nilainya juga besar, mulai dari kendaraan rusak, perekonomian yang terganggu dan lain sebagainya.

Banjir juga sudah membuat orang jadi frustasi. Tak heran jika kemudian ada yang mengirim pesan langsung ke walikota. Namun pesannya justru kemudian dianggap aebagai hinaan dan kemudian si pengirim sempat merasakan dinginnya lantai penjara.

Mungkin kita memang tak perlu berkirim pesan ke walikota atau mengeluh di sosial media. Barangkali kita mesti kembali bersatu untuk mengulang apa yang pernah dilakukan oleh Gerakan Samarinda Menggugat yang melakukan gugatan citizen lawsuit kepada walikota.

Belajar dari pengalaman GSM, gugatan terhadap walikota harus memakai model.gugatan yang akan memberikan hukuman pada walikota atau jajaran, bukan hukuman sosial atau moral sebagaimana keputusan sidang CLS yang meski menyatakan walikota bersalah namun tetap tenang tenang saja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *