Tag Archives: Restorasi

13938507_10210392848277954_4046585823673855947_n

M3K : Mundur, Munggah, Madhep Kali

Mundur, Munggah, Madhep Kali atau disingkat sebagai M3K adalah sebuah program dari Forum Komunikasi Winongo Asri Yogyakarta untuk mengatasi persoalan pendudukan bantaran sungai. Model pembenahan sungai ini dilakukan oleh masyarakat bersama Dinas terkait dan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Pada prinsipnya permukiman dipinggir sungai adalah suatu kenyataan dan juga keniscayaan. Namun permukiman itu bisa ditata sesuai dengan kaidah-kaidah lingkungan yang bukan hanya nyaman untuk penduduknya melainkan juga aman bagi kelestarian lingkungan sungai.

Mundur dan munggah artinya rumah tidak berdiri di badan sungai, harus ada jarak antara bangunan rumah dan pinggir sungai. Sementara madhep berarti rumah menghadap sungai, bukan membelakangi. Soal berapa jarak antara pinggir sungai dan bangunan rumah, bisa dipertimbangkan berdasarkan karakter sungai. Konon rasionalisasinya paling tidak 3 meter.

Beberapa hari lalu di pemberitaan media Wakil Walikota Samarinda mengatakan tidak boleh ada bangunan sampai dengan jarak 10 meter dari Sungai Karang Mumus. Dan Pemerintah Kota meminta warga yang berada dalam area sampai dengan 10 meter dari sungai untuk membongkar sendiri bangunannya.

Pernyataan ini dari satu sisi merupakan sebuah lompatan karena sebelum Pemerintah Kota Samarinda selalu berbicara soal relokasi. Relokasi warga bantara Sungai Karang Mumus selalu menjadi prioritas dan isu panas kurang lebih 20 tahun terakhir ini.

Beberapa bulan lalu, Pemerintah Kota menyatakan ada kurang lebih 84 rumah yang siap huni untuk merelokasi sebagian warga yang tinggal di bantaran Sungai Karang Mumus. Dan entah seperti apa kenyataannya sebab tidak terlihat adanya kegiatan relokasi di sepanjang bantaran Sungai Karang Mumus.

Walikota diketahui juga bertemu dengan salah satu Dirjen di Kementerian PUPR dan menghasilkan kesepakatan soal relokasi dengan mekanisme pemberian bantuan rumah seperti yang sebelumnya, pembangunan rusunawa dan bedah rumah. Seperti apa kelanjutan dari kesepakatan ini juga belum jelas sampai sekarang.

Apa yang kemudian dinyatakan oleh Wakil Walikota soal batas 10 meter dari sungai harus bersih dari bangunan adalah sesuatu yang baru. Walau sebenarnya cukup sulit menentukan dimana batas sungai, terkecuali pada daerah yang sudah ditanggul (antara jembatan 1 hingga Jembatan Kehewanan). Di luar itu batas sungai tidaklah jelas, sebab tertutup oleh permukiman juga semak-semak dan juga upaya membuat batas sungai oleh perumahan dengan memasang sheet pile di belakang kompleks perumahannya. Ada juga pengusaha tanah kaplingan yang membuat batas sungai dengan bronjong panjang, padahal kalau air pasang, pinggir bronjong posisinya seperti di tengah sungai.

Memang masih ada batas-batas alam yang kentara dari Sungai Karang Mumus yaitu di bagian sungai yang bertebing. Atau di kawasan yang kanan-kirinya masih ditumbuhi pepohonan dan semak-semak. Namun di luar itu batas sungai menjadi kabur. Jadi dari mana akan ditentukan jarak 10 meter dari pinggir sungai?.

Maka menjadi penting untuk menentukan dimana batas Sungai Karang Mumus agar bisa diketahui di bagian mana, rumah atau bangunan lain berada di atas sungai. Dan berdasarkan pengamatan sepintas serta duga-duga bisa dipastikan akan ada banyak yang harus dibongkar jika benar-benar diterapkan jarak 10 meter dari sungai. Yang harus dibongkar bukan hanya kawasan permukiman di bagian perkotaan, melainkan sepanjang pinggiran Sungai Karang Mumus hingga Bendungan Benanga.

Bermukim di pinggir sungai dalam sejarah perkembangan masyarakat Kalimantan Timur adalah sebuah kelaziman. Namun permukiman pinggir sungai dalam konteks tradisi juga mempunyai prasyarat. Rumah berdiri di pinggir sungai bukan di badan sungai, kalaupun ada yang tinggal diatas sungai bentuknya adalah rumah apung (lanting). Demikian pula dengan jaraknya, biasanya juga mempunyai jarak yang cukup untuk menghindari pasang surut air atau banjir musiman. Selain itu rumah umumnya juga menghadap ke arah sungai.

Namun dalam perkembangannya semua ini berubah, rumah kemudian banyak didirikan di badan sungai karena tak perlu biaya untuk membeli tanah yang semakin mahal dan tak terjangkau. Posisi rumah membelakangi sungai agar beranda rumah menghadap jalan raya. Akibatnya ketika rumah dikembangkan maka pilihannya adalah mundur dan semakin merangsek ke badan sungai.

Konsekwensi dari menjadikan sungai sebagai halaman belakang adalah segala sesuatu yang tidak diperlukan lagi akan dibuang ke sungai. Dan rumah yang berdiri bukan didaratan akhirnya tak punya ruang untuk membuat instalasi buangan (septic tank) sehingga buang air besarpun langsung dibuang ke sungai.

Dengan karakter Sungai Karang Mumus yang alirannya landai, segala sesuatu yang dibuang ke sungai akhirnya menjadi racun karena tidak mampu dicuci oleh aliran Sungai Karang Mumus. Tak perlu penelitian yang rumit untuk membuktikan bahwa air Sungai Karang Mumus tercemar berat. Tandanya sudah jelas yaitu air berwarna hitam, berbau dan ikan-ikan yang dahulu dikenal sebagai penghuni Sungai Karang Mumus menghilang. Ikan yang kini hidup dan berbiak adalah Ikan Sapu-Sapu atau biasa disebut Ikan Cicak, jenis ikan yang tahan dan gemar pada kondisi air yang buruk.

Kembali ke soal 10 meter dari pinggir sungai harus bersih dari bangunan, tentu saja wacana ini patut diacungi jempol. Namun soal implementasinya sangat susah untuk diyakini bisa terwujud. Pemerintah Kota dan para pemangku kepentingan sebaiknya kembali belajar terhadap sejarah permukiman di Kalimantan Timur, kembalilah pada pengetahuan lokal dan praktek-praktek tradisional yang diterapkan oleh para pendahulu kita. Ataupun kalau harus belajar lewat kegiatan yang disebut sebagai studi banding tak usahlah jauh-jauh ke Eropa atau Amerka. Cukuplah ke Yogyakarta

Ya Yogyakarta saja, disana bisa belajar bagaimana menata kawasan sungai dan mengedukasi warganya seperti yang ditunjukkan di Kali Winongo atau Kali Code yang ternama itu. Juga bisa menemui para cendekiaan yang terlibat dalam restorasi sungai di Yogyakarta. Jadi selain mendapat bekal pengetahuan dari pengalaman komunitas, Dinas dan Pemerintah Kota Yogyakarta, juga ada bekal pemikiran dan teori-teori yang telah diaplikasikan di lapangan.

Dan terakhir kepada bapak Walikota serta Wakil Walikota yang terhormat, jika punya rencana apapun terkait Sungai Karang Mumus sebaiknya wargalah yang pertama harus tahu, bukan warga diberitahu lewat berita.