Tag Archives: restorasi ekologi

14183918_10210590591341407_973969138382145708_n

Tepian SKM Jadi Hutan Kota

Apa yang ada dalam benak kebanyakan orang luar tentang Kalimantan Timur?. Mereka berpikir jika datang ke Kaltim akan menemui banyak hutan dengan aneka kekayaan flora dan faunanya. Tapi apa yang terjadi, begitu datang ke Kota Samarinda, Ibu Kota Kaltim ternyata bayangan itu sirna. Samarinda kini justru dipenuhi dengan hutan beton, bangunan menjulang tinggi dan minim hijauan.

Luas kota Samarinda kurang lebih 71.800 hektar. PP nomor 63 tahun 2002 tentang hutan kota mewajibkan pemerintah kota mengembangkan 10% dari wilayah kotanya untuk menjadi hutan kota. Dan berdasarkan Keputusan Walikota Samarinda Nomor 178/HK-KS/ 2005 luas Hutan Kota Samarinda ditentukan sebesar 690,23 hektare.

Tapi berapa sesungguhnya luas hutan kota yang bisa dicapai oleh Kota Samarinda?. Dalam studi cepat yang dilakukan Balitbangda Kaltim tahun 2013 diketahui Hutan Kota Samarinda seluas 586,43 hektare. Maka jika dibandingkan dengan apa yang menjadi keputusan walikota pada tahun 2005, justru terjadi pengurangan sebesar 103,8 hektar.

Dalam gugatan yang disampaikan oleh Gerakan Samarinda Menggugat (GSM) disebutkan bahwa hutan kota hanya 0.9% dari wilayah Kota Samarinda.

Dari sisi bentuk hutan kota dan penguasaannya juga terjadi kesimpangsiuran. Hutan Kota Samarinda berada bukan hanya pada tanah atau lahan milik pemerintah melainkan pada lahan milik swasta dan perorangan. Dengan demikian pemerintah tak punya kuasa jika kemudian lahan itu dialihfungsikan.

Studi yang dilakukan oleh Yusrinda Prababeni menunjukkan ada ketidaktepatan dalam prosedur penunjukkan hutan kota. Kasus yang ditemukan adalah penunjukkan KRUS sebagai hutan kota yang tidak melalui komunikasi dan persetujuan dengan pengelola. Demikian pula juga soal luasan dimana ada area hutan kota hanya 0.097 hektar padahal persyaratan minimal untuk hamparan hutan kota adalah 0,25 hektar.
Yang terakhir adalah rencana mengubah lahan bekas SMP 1 dan SMAN 1 yang direncanakan menjadi hutan kota ternyata hanya menjadi taman kota yang gersang.

Memandang Tepian Sungai Karang Mumus

Gerakan Memungut Sehelai Sampah Sungai Karang Mumus (GMSS SKM) dalam aktivitasnya menjelang satu tahun ini, telah berkali-kali menyusuri aliran Sungai Karang Mumus dari muara di Sungai Mahakam hingga Bendung/Waduk Benanga.

Sepanjang aliran Sungai Karang Mumus mulai dari setelah Jembatan Ruhi Rahayu hingga beton Bendungan Benanga masih ditemui lahan baik di kiri sungai, di kanan sungai maupun di kiri dan kanan sungai yang masih kosong dan ditumbuhi tetumbuhan serta menjadi habitat dari berbagai satwa. Segmen terbaik dari lahan kosong ini berada setelah Jembatan Perumahan Griya Mukti hingga ke beton Waduk Benanga.

Namun area ini juga terancam karena setelah Jembatan Lempake (jembatan belum jadi) tanah di kanan-kiri sungai sudah dipenuhi dengan aktivitas pengkaplingan untuk pemukiman. Bahkan setelah jembatan ada penimbunan sungai sebagai akses masuk ke lokasi lahan kaplingan yang telah ditata untuk pemukiman perumahan.

Selain itu pada segmen ini, lahan di kanan kiri sungai juga dibuka untuk perladangan. Lahan kanan kiri sungai menjadi lahan kering terbuka, sehingga jika hujan maka air hujan akan langsung masuk ke sungai tanpa difilter terlebih dahulu oleh lingkungan hijau di kanan kiri sungai.

GMSS SKM memandang lokasi atau segmen tepian Sungai Karang Mumus pada bagian ini ideal untuk dikembangkan menjadi hutan kota. Pada area-area lahan kosong yang belum ada pemukiman bisa dikembangkan menjadi hutan kota yang eklusif. Sementara pada lahan yang telah dikembangkan menjadi perladangan, sistem pertanian yang dipakai atau diterapkan oleh para petani diarahkan menjadi wanatani atau agroforestry.

Untuk mewujudkan itu maka langkah yang harus ditempuh oleh pemerintah kota dan segenap instansi terkait adalah menentukan batas pinggir sungai dan kemudian menarik garis di kanan kiri sungai untuk mengembalikan lahannya menjadi wilayah sungai. Idealnya, sungai mempunyai sekurangnya 10 meter di kanan dan kirinya yang secara eklusif ditujukan sebagai wilayah sungai (milik sungai) dan tidak dikuasai oleh aktivitas manusia dalam bentuk bangunan atau aktivitas lain yang menganggu kedaulatan sungai.

Jika pemerintah kota mampu melakukan hal ini maka Kota Samarinda akan mempunyai penambahan wilayah hutan kota yang significant ditengah terus merosotnya luasan wilayah hutan kotanya. Jika kanan kiri Sungai Karang Mumus mampu dihijaukan atau dihutankan maka akan diperoleh berbagai keuntungan.

Pertama penghutanan kanan kiri sungai akan mendukung restorasi ekologi Sungai Karang Mumus yang hancur lebur karena penguasaan lahan di kanan kiri bahkan hingga masuk ke badan sungai untuk berbagai kepentingan.

Kedua hijauan di kanan kiri sungai kembali akan memanggil satwa-satwa yang biasa hidup di sekitar air untuk tinggal kembali di sekitar Sungai Karang Mumus sehingga sungai kembali menjadi habitat bagi satwa yang dahulu mudah ditemui di sepanjang Sungai Karang Mumus.

Ketiga, kanan kiri sungai yang menghijau akan menghadirkan kesegaran dan pemandangan yang asri sehingga bisa menjadi area atau lokasi rekreasi, olahraga dan wisata untuk warga.

Keempat, sungai yang indah akan membuat warga mencintai sungainya dan berinteraksi secara positif dengan cara menjaga dan merawatnya.

Kelima, restorasi Sungai Karang Mumus apabila berhasil akan menunjukkan bahwa Kota Samarinda mempunyai keadaban, kota yang tidak sekedar hanya bisa mengeruk kekayaan alam dan membiarkannya compang camping. Pemulihan atas Sungai Karang Mumus akan membuktikan bahwa Kota Samarinda layak disebut sebagai Kota Cerdas karena pemerintah, warga, birokrasi dan para cerdik pandainya adalah orang-orang yang benar-benar cerdas.

Bahwa semua upaya ini akan membutuhkan biaya tentu tak bisa dipungkiri. Tapi ketiadaan biaya bukanlah menjadi sebuah alasan untuk tidak melakukan apa-apa. Sebuah langkah harus mulai dilakukan mengingat alas hukum untuk sungai atau kawasan perairan sudahlah cukup kuat.

Yang diperlukan hanyalah kemauan politik serta konsistensi untuk menegakkan aturan. Bukan karena pemerintah harus menguasai wilayah sungai. Ketegasan pemerintah harus diwujudkan karena sungai tak bisa bicara, sehingga pemerintahlah yang harus menjadi wali untuk sungai untuk memastikan sungai mempunyai wilayah kanan kiri miliknya yang cukup.

GMSS SKM meyakini apabila pemerintah mampu menentukan batas dan membebaskan wilayah kanan kiri sungai untuk kembali menjadi milik sungai, maka tidak akan sulit bagi warga Kota Samarinda untuk turut menghijaukan atau menghutankan tepian Sungai Karang Mumus. GMSS SKM berani menjamin, dalam soal penanaman pohon di tepian Sungai Karang Mumus, pemerintah tidak perlu mengeluarkan sepeserpun anggaran, biarlah itu menjadi tugas dan kewajiban warga untuk turut berpartisipasi dalam membangun ruang hidup serta lingkungan yang layak dan nyaman untuk Kota Samarinda.

GMSS SKM tidak perlu bersumpah, namun memastikan akan menjadi garda depan dalam menggalang partisipasi warga untuk menghijaukan atau menghutankan tepian Sungai Karang Mumus andai pemerintah mampu memberi jaminan batas-batas jelas pinggiran sungai dan wilayah kanan kiri yang menjadi milik sungai. Jadi mari … kerja..kerja …kerja jangan jadikan rencana pemerintah terhadap Sungai Karang Mumus hanya sekedar berhenti menjadi berita di media masa namun Sungai Karang Mumus tetap ternista dan makin porak poranda.