Tag Archives: Sosial

Bocah Penjual Koran - majalahborneo.wordpress.com

Mentalitas Penertiban

Beberapa hari lalu saya terlibat dalam uji publik atas sebuah rancangan peraturan daerah. Peraturan daerah dengan judul Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ini merupakan pengembangan dari ranperda Pengemis, Gelandangan, Pengamen dan Anak Jalanan.

Ada daftar panjang yang disebut dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, sekurangnya ada 26 jenis. PMKS adalah sebuah kondisi baik individu maupun kelompok yang membuat mereka tidak bisa mengembangkan potensi diri secara seutuhnya untuk membangun kehidupan baik pribadi maupun sosial secara bermartabat dan mandiri.

Masalah kesejahteraan sosial adalah masalah peradaban, pergulatan sebuah bangsa, negara sepanjang masa. Sayangnya kepedulian, keinginan untuk memberdayakan atau menolong mereka untuk memampukan menolong dirinya sendiri kerap kali hanya berhenti dalam pidato, pencanangan ini dan itu namun tidak didukung oleh sumberdaya yang memadai dan mumpuni.

Isi dari dokumen yang dirancang untuk menangani PMKS bisa jadi humanis. Membeber upaya, program atau kegiatan yang bersifat preventif, kuratif, rehabilitatif, promotif bahkan advokatif. Namun dalam perbincangan dan terkadang juga terselip dalam larik kalimat dokumen, adanya nafsu untuk menertibkan. Penertiban terutama ditujukan untuk PMKS yang dipandang merusak estetika kota, mencoreng nama baik kota atau mengancam moralitas masyarakat.

Buat saya penanganan PMKS seperti pengemis, gelandangan, pengamen, anak jalanan dan pekerja seks komersil dengan cara penertiban adalah problematis. Problematis karena setiap kali penertiban dengan cara razia oleh Satpol PP misalnya, setelah mereka dirazia, tindak lanjutnya tidaklah komprehensif. Mereka hanya didata dan kemudian dilepas lagi dengan denda. Dan setelah itu mereka akan kembali ke tempat semula.

Situasi ini sudah berlangsung lama, begitu-begitu saja. Dan benar saja ini pasti akan membosankan untuk mereka yang diberi tugas melakukan razia. Sebab setiap orang, lembaga atau institusi pasti ingin mencatat sebuah keberhasilan. Disebut berhasil apabila mereka yang ditangani kemudian berubah dan tidak lagi melakukan hal-hal yang membuat mereka berurusan dengan Satpol PP.

Upaya yang biasanya diambil setelah mereka dirazia adalah memulangkan mereka yang berasal dari luar daerah. Mengembalikan ke daerah asal ini tentu saja butuh biaya besar dan tidak ada jaminan mereka tidak kembali. Bahkan dalam beberapa kasus, pemulangan ini kerap menjadi mudik gratis dan ketika mereka sampai ke kampung halaman, mereka akan bercerita betapa di Samarinda, Balikpapan dan lain-lainnya mudah untuk mencari uang. Hingga pemulangan 2 atau 3 orang akan membuat mereka kembali dengan 2 atau 3 orang lainnya.

Bicara soal anak, yang kerap disebut adalah anak jalanan. Mereka berada di jalan untuk mengamen, mengemis atau menjual sesuatu. Seolah anak jalanan merangkum semua problematika anak yang bermasalah. Padahal dimensi ini bisa diperluas dengan menyebut ‘Pekerja Anak Pada Sektor Berbahaya’.

Aktifitas anak dalam sebuah sektor dianggap berbahaya apabila apa yang dilakukannya akan berisiko menganggu pertumbuhan dan perkembangan mental, fisik, intelektual, moral dan psikologisnya. Anak-anak meskipun bekerja di bawah atap, tidak terpapar matahari atau polusi tetap tidak diperbolehkan untuk beraktifitas secara terus menerus hanya memasang stiker di botol misalnya. Aktifitas semacam ini berbahaya untuk anak-anak karena akan menganggu perkembangan intelektualitasnya.

Kenapa pula anak-anak tidak boleh bekerja untuk sebuah aktifitas yang berat secara fisik seperti mengangkat beban berlebih terus menerus. Karena ini akan membuat anak-anak menjadi terganggu perkembangan fisik atau tubuhnya.

Dan ada banyak anak-anak selain anak jalanan (pengemis, pengamen, penjual barang di pinggir jalan) yang juga perlu perhatian dan penanganan. Mereka bisa jadi tersembunyi di balik ramai pasar, gedung besar yang nampak sepi dari luar, perkebunan dan lain sebagainya.

Apapun itu pendekatan terhadap anak-anak PMKS tidak boleh didekati dari sisi apa yang mereka lakukan adalah menganggu ketertiban kota, menganggu pemandangan atau estetika. Pendekatan penanganan kepada anak-anak harus ditempatkan dalam konteks bahwa apa yang mereka lakukan akan menganggu perkembangan kemanusiaan mereka, mereka akan tumbuh dalam kondisi un-human yang berbahaya bagi mutu dan kwalitas SDM kita di masa depan.

Anak-anak jalanan misalnya bila kita biarkan terus berada di jalan akan tumbuh menjadi remaja, pemuda hingga orang tua jalanan. Dan kita tahu budaya jalanan amat dekat dengan segala macam hal yang dianggap sebagai ‘penyakit sosial’ seperti judi, narkoba, perdagangan gelap, perampasan, pencurian dan prostitusi.

Sekali lagi persoalan PMKS adalah persoalan yang pelik dan kompleks serta multidimensional. Tidak ada penyebab dan jalan keluar yang tunggal. Dibutuhkan investasi besar untuk menangani persoalan ini, investasi dalam bentuk sarana-prasarana, sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran dan teknologi manajemen data yang bisa dipakai sebagai acuan untuk mengambil kebijakan secara akurat.

Jika kita menyebut bahwa persoalan dasar PMKS adalah kemiskinan, maka perlu disadari bahwa ada kemiskinan absolut, sekelompok orang yang tidak bisa apa-apa lagi yang hanya bisa disantuni, tetapi juga ada kemiskinan yang diakibatkan oleh rendahnya akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Kelompok ini memungkinkan untuk diberdayakan lewat program atau kegiatan yang menjawab kebutuhan mereka.

Namun perlu disadari bahwa ada bagian lain yang disebut sebagai kemiskinan struktural. Dimana masyarakat menjadi miskin justru karena kebijakan negara, pemerintah baik nasional maupun daerah yang meminggirkan mereka. Mereka menjadi miskin sebagai dampak dari berbagai macam kebijakan pembangunan yang tidak memihak pada rakyat kebanyakan. Kini pemerintah yang berslogan “Kerja-Kerja-Kerja’ perlu membuktikan bahwa segenap kebijakan pembangunan yang dicanangkan berpihak pada orang miskin (preparation option for the poor).

@yustinus_esha